KARANGANYAR,LOKAWARTA.COM-Sekda atau sekretaris daerah adalah jabatan tertinggi bagi birokrat di daerah, baik di kabupaten / kota atau provinsi. Maka, sangat beralasan kalau para ASN (aparatur sipil negara) berebut jabatan prestige itu.
Namun di luar dugaan, Timotius Suryadi mundur dari jabatan Sekda Karanganyar, Jumat (3/10/2025), dan memilih jadi staf ahli bupati. Zulfikar Hadidh ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh), hingga ditetapkannya pejabat definitif dalam waktu dekat.
Timotius mengaku tidak ada tekanan tidak ada comflict of interest dari pengunduran diri. Dia juga mengaku sadar atas keputusan yang diambil. Timotius mengatakan keputusannya mundur tidak diambil tiba-tiba dalam semalam. Sudah sejak lama dipikirkan, bukan hitungan hari.
“Ini pilihan yang sudah lama saya pikirkan. Tidak ada konflik, tidak ada persoalan apa pun. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Saya bahagia dengan pilihan ini,” ujarnya ketika dijumpai wartawan di kediamannya, Jumat (3/10/2025).
“Semua murni dari keinginan pribadi yang ingin tetap berkontribusi dengan cara yang berbeda. Karena mungkin saya lebih tepat menjadi konseptor daripada eksekutor. Saya bahagia dengan pilihan ini,” ujar lulusan STPDN tersebut.
Setelah 34 tahun menjadi ASN, Timotius menilai dirinya kini lebih tepat berada di balik layar sebagai konseptor kebijakan. “Pembangunan Karanganyar butuh energi baru, semangat tinggi, dan manajemen yang cepat. Saya merasa lebih cocok berada di belakang, men-support dengan saran-saran yang positif dan konstruktif,” ungkapnya.
Terpisah, Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan, keputusan mundur dari jabatan Sekda kemudian berpindah posisi menjadi Staf Ahli Bupati itu adalah murni dari keinginan pribadi Timotius Rober mengaku sudah mendiskusikan hal itu dengan Timotius.
“Beliau menyampaikan keinginannya untuk menjabat sebagai staf ahli, dan kami memfasilitasi itu. Hari ini jabatan Sekda dijabat oleh Zulfikar Hadidh,” ujar Rober ketika dijumpai wartawan di rumah dinas.
Meski ada perubahan posisi pejabat tinggi, lanjut Rober, ritme pemerintahan tidak akan terganggu. Bahkan, ia optimistis akan ada percepatan dalam pengambilan keputusan. “Ritme pemerintahan tetap jalan. Justru mestinya makin kencang. PLH ini mempercepat semuanya,” pungkasnya.(*)
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
