LOKAWARTA.COM – Pemerintah Kota Surakarta atau Pemkot Solo bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan membangun sekolah rakyat di Solo tahun ini.
Sebenarnya apa itu sekolah rakyat?
Program sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kemensos RI.
Mengutip laman resmi Kemensos, penyelenggaraan Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam rapat di lstana Merdeka, Jakarta (10/3/2025), Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program Sekolah Rakyat, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Usai rapat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus lpul menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini,” ujar Saifullah Yusuf dikutip dari laman resmi Kemensos RI (11/3/2025).
Jadi tidak hanya di Kota Solo, Sekolah Rakyat juga akan dibangun di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” terang Gus Ipul.
Tujuan sekolah rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sasaran sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Maka dari itu, biaya sekolah rakyat gratis 100% untuk seluruh kebutuhan sekolah, termasuk seragam, makan, asrama, dan peralatan sekolah.
Sedangkan konsep sekolah rakyat adalah asrama atau boarding school. Dengan jenjang pendidikan sekolah rakyat mencakup SD, SMP, dan SMA.
“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ucap Gus Ipul.
Pendaftaran sekolah rakyat melalui proses seleksi bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi, diikuti dengan tes akademik.
Adapun kurikulum sekolah rakyat mengikuti menerapkan kurikulum nasional yang menggabungkan akademik dan keterampilan vokasi.
Selain itu, di sekolah rakyat terdapat program tambahan, di antaranya, pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Dalam realisasinya, program Sekolah Rakyat tidak hanya melibatkan Kemensos RI saja melainkan menjadi program kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Rencananya, rekrutmen siswa dan guru Sekolah Rakyat akan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat pernah ada di era penjajahan Jepang, mulai dari tahun 1941 hingga 13 Maret 1946. Namun, pasca kemerdekaan RI, Sekolah Rakyat berubah menjadi Sekolah Dasar (SD).
Sementara itu, mengutip laman resminya, Pemkot Solo telah menyiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi di kawasan Jebres, berdekatan dengan SMAN 8 Solo.
Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang representatif dan mendukung proses pembelajaran yang optimal.
Model pendidikan yang diterapkan akan mengacu pada praktik baik dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation di Sukoharjo.
SMA Unggulan CT Arsa Foundation dikenal berhasil mengembangkan pendekatan pendidikan inklusif yang berfokus pada pemberdayaan siswa dari latar belakang ekonomi terbatas.
Pembukaan Sekolah Rakyat tingkat SMA ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Solo dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran pendidikan sebagai pilar utama pembangunan kota.
| Editor | : | Arumi Chan |
|---|---|---|
| Sumber | : | Kemensos RI |
