LOKAWARTA.COM,KARANGANYAR-Tiga tuntutan disampaikan ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Karanganyar ketika menggelar aksi di depan Gedung DPRD setempat, Rabu (21/9/2022).
Tiga tuntutan itu disuarakan para buruh saat orasi di depan gedung DPRD maupun para perwakilan buruh saat diterima audiensi Ketua DPRD Bagus Selo, dua wakil ketua Anung Marwoko dan Tony Hatmoko, serta Kepala Disperindagkop Martadi.
Tiga tuntutan itu adalah menolak kenaikan harga BBM, cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang parameter sistem pengupahan buruh, dan penghapusan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw.
“Pakai logika saja kenaikan harga BBM luar biasa, yakni 30% sedangkan kenaikan gaji buruh nasional tidak sampai 1% tentu sangat mencekik rakyat,” tandas Dwi Haryadi, Sekretaris FKSPN Karanganyar dalam orasinya diatas panggung mobil, depan Gedung DPRD Karanganyar.
Ketua FKSPN Karanganyar Haryanto meminta DPRD merespon tuntutan pendemo. “Kenaikan BBM ini memang masalah nasional masalah bersama, dampaknya sangat terasa bagi rakyat termasuk buruh, sehingga kita minta DPRD merespon,” tandasnya.
Kepada 50 perwakilan buruh yang menemuinya, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengaku akan menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah secara berjenjang.
“Prinsipnya, DPRD merespon tuntutan pendemo dan mendengarkan tuntutan teman-teman FKSPN. Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah,” kata Bagus Selo.
Sementara itu untuk hal kenaikan gaji buruh, kata Bagus Selo, DPRD akan berkordinasi dengan Disperindagkop Karanganyar untuk memberikan solusi terbaik.(*)
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
