SOLO,LOKAWARTA.COM-Ada sejumlah tantangan sejak program Makan Bergizi Indonesia (semula Makan Bergizi Gratis) berjalan. Seperti regulasi yang masih baru hingga isu-isu negatif terkait keracunan.
Namun, menurut Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia / Gapembi Jawa Tengah Musthofa Safawi, masalah-masalah itu justru harus dijawab dengan perbaikan tata kelola.
“PR kita adalah tata kelola. Karena ini dana hibah dari pemerintah, maka wajib dijaga transparansi dan akuntabilitasnya. Gapembi berfungsi sebagai agregator untuk meminimalisir kekurangan yang ada,” tegas Musthofa Safawi.
Hal itu dikatakan di sela silaturahmi ke wilayah kabupaten/kota di Solo Raya yang diselenggarakan Gapembi Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025) di Hotel Red Chilies, Solo.
Kepada media, Musthofa Safawi menceriterakan sejarah pembentukan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) dan ditunjuknya dirinya sebagai ketua untuk wilayah di Jawa Tengah.
Dirinya yang mendapat mandat sebagai ketua untuk Jawa Tengah diminta segera melakukan konsolidasi dengan para pemilik dapur penyedia makanan bergizi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Gapembi hadir sebagai wadah kolaborasi, komunikasi, dan pengawasan bagi para mitra PGN. Tujuannya agar program makan bergizi gratis bisa berjalan lancar tanpa banyak hambatan di lapangan,” ungkap Musthofa Safawi.
Di Jawa Tengah, kata dia selanjutnya, terdapat potensi 3.200 titik Sentra Penyediaan Program Gizi (SPPG). Namun saat ini, baru 50 persen sudah berjalan, dengan 30 persen beroperasi aktif, dan sisanya dalam proses persiapan dapur.
Setiap titik SPPG mampu menampung sekitar 50 karyawan, sehingga potensi serapan tenaga kerja mencapai ratusan ribu orang bila semua titik aktif. “Program ini luar biasa, bukan hanya soal gizi masyarakat tetapi juga pemerataan ekonomi daerah. Gapembi siap mengawal agar semua berjalan baik,” jelasnya.
Bendahara Gapembi Jawa Tengah Joko Sutrisno, menambahkan, organisasi tersebut sangat penting sebagai ruang berbagi pengalaman antarpengelola dapur. Menurut dia, dengan adanya Gapembi, dapur-dapur bisa saling mengingatkan apa yang harus dihindari dan apa yang sebaiknya dilakukan.
‘Sehingga tidak ada chaos di lapangan dan program tetap berjalan sesuai tujuan,” ujar Joko Sutrisno yang juga Ketua Kadin Karanganyar itu.
Lebih lanjut Joko Sutrisno mengatakan, forum Gapembi tersebut juga memungkinkan untuk efisiensi dan efektifitas bisnis, seperti berbagi informasi tentang supplier bahan baku yang lebih murah.
“Selain dari sisi sosial, ada manfaat bisnis. Kita bisa lebih efektif melayani masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dapur makan bergizi,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Putut, dari pengurus pusat Gapembi. Dia menekankan bahwa lembaga tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan agar kasus-kasus negatif di lapangan bisa ditekan.
“Setelah Jawa Tengah, kami akan bentuk struktur di tingkat karesidenan hingga kabupaten/kota. Dengan begitu, komunikasi dan tata kelola akan semakin rapi,” jelasnya.(*)
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
