LOKAWARTA.COM,SOLO-Komisi VIII DPR RI melakukan reses / kunjungan ke Surakarta. Di balai kota, rombongan yang dipimpin ketua komisi Marwan Dasopang disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Musta’in Ahmad. Rombongan juga meninjau asrama haji Donohudan, Boyolali.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan ada kemungkinan kuota jemaah haji internasional akan ditambah dari sebelumnya 2 juta menjadi sekitar 5 juta. Peningkatan itu tentu juga akan berpengaruh pada kuota jemaah haji dari Jawa Tengah.
Dikatakan, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jemaah haji terbanyak dari Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pantura.
“Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah Pantura, nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi tapi masih perlu tindak lanjut lagi, jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan,” kata Marwan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan dukungan peningkatan kuota haji dan pembuatan asrama haji baru. Menurut Ganjar, Komisi VIII ingin memastikan pada mitra kerjanya. Utamanya soal haji, sekaligus evaluasi pelaksanaan. Kemungkinan kuota akan meningkat maka beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk membuat asrama haji baru.
“Berkaitan dengan peningkatan jumlah calon jemaah haji, khususnya di Jawa Tengah, rasa rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji tetapi di wilayah Pantura. Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang Raya, apakah nanti di Semarang, Demak, atau Kendal. Sekarang kita akan coba carikan,” kata Ganjar.
Selain asrama haji, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti program BAZNAS di Jawa Tengah yang ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya memberi bantuan tunai tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar masyarakat memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pihaknya melihat, ada progres bagus di Jateng, tadi ada BAZNAS dan juga undang-undang pesantren. Kalau untuk validasi DTKS persoalannya hampir sama dengan daerah lain. Tapi tadi Gubernur Ganjar mengusulkan satu program yaitu program silang antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Supaya ketemu apa yang dikerjakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota itu bisa dipadukan dengan kementerian. Ini akan kami bawa untuk mendesak pemerintah pusat atau kementerian supaya melakukan program silang,” kata Marwan.
Komisi VIII juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan insentif bagi sekolah dan guru agama yang berada di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, sejauh ini anggaran Kementerian Agama memang tidak cukup untuk menyentuh sampai urusan terkecil seperti insentif guru agama dan guru mengaji.
“Padahal guru mengaji dan agama itu penting perannya. Kita apresiasi karena Gubernur Ganjar sudah mengucurkan dana hampir Rp 400 miliar,” katanya.
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
