Pembeli Rumah Subsidi Lebih Banyak UMKM Ketimbang ASN, Ini Alasannya

24 Mei 2023, 10:11 WIB

SOLO,LOKAWARTA.COM-Konsumen atau pembeli rumah subsidi ternyata lebih banyak pekerja di sektor informal atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ketimbang Aparat Sipil Negara (ASN).

Bahkan Wakil Ketua Bidang Perizinan dan Regulasi Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah, Bambang Sriyanto menyebut, hampir 60 persen penjualan rumah subsidi melalui Kredit Pepemilikan Rumah didominasi pelaku UMKM.

Kemudahan dan prioritas bagi masyarakat berpenghadilan rendah (MBR), khususnya pelaku UMKM dalam kepemilikan rumah subsidi yang diberikan pemerintah dan perbankan menjadi alasan tingginya permintaan rumah subsidi oleh pelaku UMKM.

“Sektor informal mendapat porsi lebih besar dalam kepemilikan rumah subsidi melalui KPR dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP,” kata Bambang Sr.

Di 2023, pemerintah mengalokasikan FLPP untuk 220.000 unit rumah bersubsidi senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan rumah melalui BP Tapera senilai Rp1,05 triliun untuk 10.000 unit rumah.

Hal senada dikatakan salah seorang pengembang asal Karanganyar, Sunaryo, yang dijuluki raja rumah subsidi. Ia mengatakan, ASN yang membelli rumah subsidi yang dia bangun tak lebih dari 30 persen dari total pembeli.

“Saya tidak tahu penyebab pastinya. Mungkin para ASN malu kalau harus tinggal di rumah yang ukurannya kecil. Atau SK pegawainya sudah di bank sejak awal sehingga sulit mengajukan KPR,” kata direktur utama PT Adi Propertindo itu memberi alasan.

Lantaran konsumen rumah subsidi itu lebih banyak didominasi para pekerja di sektor informal, pihaknya berharap pemerintah makin memudahkan syarat bagi para pekerja di sektor informal atau pelaku UMKM dalam membeli rumah subsidi. Alokasi FLPP juga harus ditambah.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya, Samari mengatakan, pekerja sektor informal memiliki potensi besar dalam pengembangan pembiayaan rumah subsidi yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kebutuhan papannya.

“Karena itu, saya mendorong teman teman pekerja di sektor informal yang masih kesulitan mendapatkan akses KPR subsidi untuk mencari informasi yang lebih jelas” kata Samari.(*)

Editor : Vladimir Langgeng
Sumber :

Artikel Terkait