Revisi Perda Reklame, Pemkot Surakarta Bakal Kehilangan Penerimaan Rp 4 Miliar, Ini Alasannya

24 Desember 2022, 11:23 WIB

SOLO,Lokawarta.com-Pemerintah Kota / Pemkot Surakarta bakal kehilangan penerimaan rata-rata Rp 4 miliar per tahun, menyusul akan diberlakukannya perda baru tentang reklame.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik membaca reklame Solo, yang diselenhgarakan Asppro Solo, bekerja sama dengan DPRD, dan Bapenda Kota Surakarta, Selasa (20/12/2022).

Rancangan Perda tentang Reklame, sebagai pengganti Perda No. 5/2012 itu tengah digodog DPRD Surakarta dan diperkirakan selesai pembahasannya di akhir tahun ini dan bisa digedog awal tahun depan.

Sebelum disosialisasikan dan diberlakukan, Perda Reklame baru itu dimintakan fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah dan dicatatkan dalam berita acara negara.

“Ada yang belum diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Reklame sehingga harua direvisi,” kata Ketua Pansus Perda Reklame, Wahyu Haryanto, salah satu narasumber diskusi.

Salah satu hal krusial yang diatur dalam perda reklame baru tersebut adalah dihapuskannya uang jaminan bongkar reklame dari biro reklame yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah yang kini menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 32 persen dari total nilai pajak reklame.

Uang jaminan itu akan hangus dan menjadi milik Bapenda jika biro iklan tidak mencopot reklame itu dan yang mencopot adalah petugas Bapenda. Namun sebaliknya, uang itu bisa diminta kembali oleh biro reklame jika pihak bito mencopot sendiri reklame yang sudah habis masa berlakunya.

“Saya kira ini positif. Di satu sisi, biro reklame tidak perlu mengeluarkan uang jaminan bongkar yang nilainya cukup tinggi, di sisi lain saya kira pemerintah tidak masalah karena uang titipan itu bukan termasuk pendapatan negara,” kata Wahyu.

Meski kehilangan penerimaan hingga Rp 4 miliar, namun Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulus Widayat setuju dengan penghapusan penerimaan dari titipan. Lagi pula kata dia, uang Rp 4 miliar itu bukan pendapatan Bapenda tapi uang titipan bongkar yang sewaktu-waktu bisa diambil biro reklame, jika sudah melakukan pembongkaran.

Selain dihapuskannya uang titipan jaminan bongkar, banyak hal yang diatur dalam rancangan Perda Reklame yang baru tersebut. Misal, larangan iklan rokok di seputar kawasan lembaga pendidikan, klaster reklame, dan lainnya.

Menurut dia, ruh atau substansi dari Perda Reklame baru ini adalah etika dan estetika dalam penataan kota. “Nantinya kehadiran videotron akan membantu kita dalam menata dan mengoptimalkan pajak reklame,” kata Tulus.

Dukungan serupa disampaikan Ginda Ferachtriawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Surakarta sekaligus anggota pansus Raperda Reklame. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan papan reklame konvensional sudah mulai berjurang.

Dan videotron sudah mulai banyak bermunculan di sejumlah titik reklame. Nah, kata Ginda, Bapenda bisa mengoptimakan penerimaan pajak reklame dari videotron tersebut.

“Esensi dari Perda Reklame ini adalah penataan reklame yang efektif dan efisien, baik bagi pemerintah kota, pemasang iklan, maupun biro iklan,” kata Ginda.

Sementara itu menjawab pertanyaan peserta diskusi, Kabid Penagihan Bapenda Surakarta Widiyanto mengatakan, realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2022 hanya Rp16 miliar dari tatget Rp18 miliar.

Meski target belum tercapai, namun target pajak reklame tahun 2023 naik menjadi Rp20 miliar. “Untuk mencapai target, tentu kami akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi,” kata Widianto.(*)

Editor : Vladimir Langgeng
Sumber :

Artikel Terkait