LOKAWARTA.COM,SOLO-Serapan anggaran belanja modal dari APBN 2022 para satuan kerja (satker) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta terbilang masih rendah. Bahkan masih di bawah 35%.
Karena itu, KPPN Surakarta yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonigiri, mendorong para satker untuk melakukan akselerasi atau percepatan serapan anggaran itu, terutama untuk belanja modal dan belanja barang.
Data KPPN Surakarta menunjukkan, satuan kerja yang serapannya masih di bawah 35%, adalah PUPR dengan serapan 34% senilai Rp 977 M, Perhubungan 31% (Rp 31 M), Agama 24% ( Rp 17 M), Kesehatan 10% (Rp 6 M), Tenaga Kerja 19% (Rp 4 M) , dan Kepolisian 33% (Rp 11 M).
Menurut Kepala KPPN Surakarta, Hartana, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab masih rendahnya serapan dana APBN 2022. Antara lain, faktor iklim atau cuaca, dana yang masih diblokir, relokasi proyek, reorganisasi K/L, atau pekerjaan lanjutan dan penambahan pagu.
Hal itu dikatakan dalam rilis APBN 2022 di kantor KPPN Surakarta, Kamis (18/8/2022), yang digelar secara daring dan luring. Dalam kesempatan itu juga diserahkan apresiasi atas kinerja PaPj, dan pengenalan aplikasi BIMA / WA AR.
Sejumlah pejabat dari Kanwil DJP II Jateng, KPPBC Surakarta, dan KPKNL Surakarta dihadirkan sebagai pembicara. Sebagai peserta, hadir sejumlah perwakilan satker penerima anggaran.
“Jumlah pagu dana APBN 2022 yang dialokasikan melalui KPPN Surakarta Rp 6,117 triliun. Rinciannya, belanja pegawai Rp 2,095 triliun, belanja barang Rp 1,689 triliun, belanja modal Rp 1,329 triliun, belanja bansos Rp 26,960 miliar, dan belanja TKDD Rp 975,663 miliar,” kata Hartana.
Dari jumlah pagu senilai Rp 6,117 triliun itu, hingga 15 Agustus, lanjut dia, realisasinya baru mencapai 51,96 persen senilai Rp 3,178 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai Rp 1,374 triliun (65, 59%), belanja barang Rp 775 miliar (45,81%), belanja modal Rp 431 miliar (32,42%), belanja bansos Rp 11,7 miliar (43,49%), dan belanja TKDD Rp 585 miliar (60, 03%).
“Serapan untuk anggaran belanja barang dan belanja modal terbilang masih minim, yaitu 45 persen dan 32 persen. Karena itu, kita dorong para satker penerima anggaran untuk melakukan akselerasi serapan karena waktunya tinggal empat bulan,” kata Hartana.
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
