SOLO,LOKAWARTA.COM-Semua Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Surakarta ditanyai petugas Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).
Satu persatu, dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, hingga lurah digilir satu persatu, bahkan para staf juga, Selasa (5/11/2024).
Ternyata tidak hanya KPK, petugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga melakukan yang sama, melakukan pemeriksaan.
Lantas ada apa, kok dari KPK, BPKP, Kemenkeu, Kemendagri, Inspektorat Jawa Tengah, hingga Ombusdman RI mendatangi Kota Solo bareng-bareng? Begini penjelasan Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Surakarta Dr Dhoni Widianto.
Dr Dhoni Widianto mengatakan, kehadiran lembaga-lembaga negara seperti KPK, BPKP, Kemenkeu, Kemendagri, Inspektorat Jawa Tengah, dan Ombusdman RI dalam rangka penilaian Kota Solo sebagai kota anti korupsi.
“Sebelumnya, untuk tahap persiapan dan observasi sudah kita lalui dengan baik,” kata Pjs Wali Kota Surakarta kepada media, Selasa (5/11/2024).
Pihaknya berharap, dengan selesainya penilaian tersebut lolos sebagai kota anti korupsi.
“Yang lebih utama lagi, dengan predikat kota anti korupsi tersebut akan mewujutkan pelayanan publik yang berintegritas didukung SDM serta tata kelola yang lebih baik lagi,” kata Dr Dhoni Widianto.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berkomitmen dan mendukunga penuh Kota Solo sebagai kota anti korupsi.
“Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalalah melakukan pendampingan terhadap Kota Solo dalam pemenuhan indikator yang ditetapkan dalam penilaian kota anti korupsi,” kata Nana Sudjana.(*)
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
