LOKAWARTA.COM,JAKARTA-Penyaluran dana FLPP dinilai semakin baik. Setidaknya itu terlihat dari database BP Tapera, yang mencapai 20.327 unit senilai Rp 2,24 triliun, hingga akhir Februari tahun ini.
Penyaluran melalui 18 bank, 3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di Indonesia. “Selain itu masih terdapat daftar tunggu yang masih belum dibayarkan sebanyak 5.129 unit senilai Rp 572,43 miliar,” kata Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam siaran pers.
Sementara itu pencapaian penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Februari 2022 memperlihatkan peningkatan signifikan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
Tahun 2021 penyaluran dana FLPP yang juga dimulai Februari sebanyak 650 unit senilai Rp 69, 79 miliar. Sedang Februari 2022, yang ditutup pada (25/2), penyalurannya sebanyak 13.345 unit senilai Rp 1,47 triliun.
Sehingga penyaluran dana (FLPP) pada Februari tahun ini dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan 20,5 kali lipat. Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi dari pelaku pembangunan perumahan.
“Optimisme ini diharapkan terus berlanjut hingga target penyaluran dana FLPP tahun 2022 bisa tercapai,” harap Adi Setianto.
Rencananya, minggu ke-2 Maret ini, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) akan melakukan penandatangan perjanjian kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kontrak kinerja menyangkut masalah layanan prima, akuntabilitas pengelolaan dana FLPP serta pengelolaan kinerja keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Adi Setianto menyadari, pemerintah telah berupaya sepenuhnya untuk terus membuat pasar perumahan di Indonesia terus berkembang dengan baik.
Ini terlihat dari perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). PPN DTP properti ini diperpanjang selama 9 bulan sepanjang tahun 2022.
Kelanjutan insentif PPN DTP properti tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.0110/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 lalu.
Dan untuk proses tersebut, aplikasi Sikumbang yang terus dikembangkan oleh BP Tapera masih menjadi andalan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendatanya.
Selain itu Adi Setianto juga melihat pemerintah terus berupaya memudahkan urusan perizinan di sektor properti. Salah satunya dengan penerbitan Keputusan Bersama yang ditanda tangani empat menteri.
Yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kebijakan itu tertuang dalan Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari lalu.
Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang retribusi PBG wajib menggunakan perhitungan retribusi itu dalam system informasi manajemen bangunan Gedung (SIMBG).
Adapun pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki perda tentang retribusi PBG untuk sementara dapat memakai penghitungan retribusi IMB ke dalam SIMBG.
Kebijakan itu menjadi jalan keluar untuk menghilangkan hambatan perizinan bagi pelaku pembangunan. Tentunya hal ini berdampak positif terhadap pembangunan rumah subsidi di Indonesia.
“Diharapkan pembangunan perumahan subsidi yang tadinya sempat terkendala bisa jalan kembali dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran,”ujar Adi Setianto.
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
