LOKAWARTA.COM,SOLO-Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kepingin beli rumah subsidi tapi duitnya cupet, terutama pekerja di sektor informal.
Sunaryo, pengembang dari PT Adi Propertindo menyediakan sejumlah unit rumah di sejumlah kawasan perumahan di Solo Raya yang dikembangkan, dengan uang muka atau DP Rp 5 juta.
Penawaran down payment atau DP Rp 5 juta, menurut Sunaryo, bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah bisa dengan mudah mendapatkan rumah subsidi dengan uang muka ringan.
Selain itu, juga untuk mempercepat penjualan unit rumah, terutama di kawasan perumahan yang selama ini kurang diminati pembeli. Dan terbukti, cara seperti itu sangat membantu masyarakat mendapatkan rumah dan cukup efektif membantu penjualan.
“Bagi masyarakat berpenghasilan rendah silakan datang ke kami kalau ingin mendapatkan rumah. Hanya dengan DP Rp 5 juta sudah bisa memiliki rumah dan bisa memilih lokasi mana yang diinginkan. Apakah mau di Karanganyar, Sukoharjo, atau Boyolali,” kata Sunaryo, Senin (29/11/2021).
Sunaryo yang dikenal sebagai raja rumah subsidi itu memang jago dalam berjualan. Di saat pengembang kesulitan menjual unit rumah lantaran dihantam badai pandemi covid-29, dia sanggup menjual seribu rumah di sejumlah lokasi yang dibangun.
Caranya, dengan menawarkan berbagai program secara rutin setiap bulan atau setiap ada perayaan hari besar atau setiap ikut pameran. Program itu antara lain seperti DP kecil, bunga ringan, pelayanan baik, proses cepat, hadiah. Dan tentu saja rumah yang ditawarkan juga harus berkualitas, meski rumah subsidi.
“Karena di Solo Raya ini makin banyak pemain, saya mencoba membangun perumahan di luas, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banyumas. Dan nampaknya berhasil, hasilnya cukup bagus,” kata Sunaryo.
Sunaryo mengakui, kini banyak pengembang baru yang bermain di rumah subsidi. Lantaran jumlah developer banyak dan banyak perumahan yang dibangun makin banyak, maka persaingan makin ketat.
Sayang, kebijakan pemerintah terkait program perumahan membingungkan, sehingga pengembang sulit dalam penjualan. Misal, dalam penyaluran dana subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan, yang sering kali berubah skemanya serta sangat terbatas kuotanya.
Kemudian, persoalan izin mendirikan bangunan atau IMB, aturannya juga berubah-ubah, antara pemerintah pusat dan pemerintah tidak klop. “Coba aturan itu “nggenah”, saya kira akan mempermudah dan mendukung pengembang dalam berjualan sehingga akan lebih banyak unit rumah yang bakal terjual.”
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
