LOKAWARTA.COM,KARANGANYAR-Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH sampai kamitenggengen (tertegun-red) mendengar dan menyaksikan paparan Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar Haryono yang dinilai begitu lihai dalam mengelola dan memajukan bank pasar yang dipimpinnya.
“Saya sampai kamitenggengen,” kata Asrori memberi komentar begitu Haryono selesai memaparkan materi kinerja Bank Daerah Karanganyar dan terobosan yang dilakukan dalam memajukan bank pasar tersebut.
Sebanyak 20 anggota Komisi C DPRD dan Pemkab Tulungagung yang diwakili Asisten II Sekda Imroatul Mufidah melakukan studi banding ke PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) di Karanganyar, Selasa (13/12/2022).
Menurut Asrori, kunjungan kerja itu berkaitan dengan penyusunan rancangan perda tentang bank pasar / bank daerah yang tengah dibahas DPRD Tulungagung. Sebelum ke BPR Karanganyar, Komisi C DPRD Tulungagung juga sempat studi banding ke beberapa BPR lainnya.
“Tapi yang paling berkesan studi banding di BPR Karanganyar. Manajemennya oke, kepemimpinan oke, dan dukungan Pemkab mantab,” kata Asrori.
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, yang paling menarik dari pemaparan dari Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar Haryono adalah kemampuan menarik dan mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD).
Sebab, sulit sekali menarik dan mengelola ADD/DD. Tidak semua BPR milik Pemda bisa dan hanya BPR Karanganyar yang bisa. Anggaran dana desa cukup besar sehingga jadi rebutan banyak bank.
“Di Tulungagung ada 250 desa. Coba kalau ADD/DD itu nantinya dikelola BPR Tulungagung, saya tidak bisa membayangkan,” kata Asrori.
Hal senada dikatakan Asisten II Sekda Imroatul Mufidah sekaligus Komisaris BPR Tulungagung. “Banyak hal yang bisa diambil dari studi banding ini. Kita mencoba akan meniru apa yang telah dilakukan BPR Karanganyar untuk diaplikasikan di Tulungagung,” kata Imroatul Mufidah.
Imratul membandingkan, aset BPR Karanganyar sudah lebih dari Rp 540 miliar, dengan dana pihak ketiga (DPK) hampir Rp 450 miliar. Sedang BPR Tulungagung baru beraset Rp 225 miliar dan modal disetor pemkab sudah sampai Rp 50 miliar tahun ini.
Karena itu, aset BPR Tulungagung mestinya asetnya bisa lebih tinggi lagi. Harus kami akui kinerja BPR hebat. Masyarakat Karanganyar menaruh kepercayaan tinggi,” tandasnya.
Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar Haryono mengatakan, komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, sangat penting dalam pengelolaan BPR, selain tata kelola yang baik SDM yang mempumi, serta kepercayaan pada masyarakat.
Seperti masuknya ADD/DD ke BPR Karanganyar. “Keuntungan kita di sini, tidak hanya sebatas mengelola ADD/DD tapi kepala desa dan aparat desa serta masyarakat desa juga ikut menyimpan uang dan mengambil kredit di BPR Karanganyar,” kata Haryono.(*)
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
