LOKAWARTA.COM,SOLO-Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, masih ada kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83% dan 68%. Sehingga, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah.
Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat yang diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD sangat penting dalam menyerap program program yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi seperti program KUR untuk mendorong kemajuan UMKM.
Melalui TPAKD, kata dia, OJK mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya.
“Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ke depan, kata dia selanjutnya, OJK dan TPAKD terus mengembangkan program digitalisasi bagi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi dan penjualan untuk semakin mempercepat kemajuan UMKM.
Wimboh juga meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk TPAKD di seluruh tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. “Ini sebagai akselerator dalam mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan formal sesuai kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah.”
| Editor | : | Vladimir Langgeng |
|---|---|---|
| Sumber | : |
