SEMARANG,LOKAWARTA.COM-Lemahnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko dapat menimbulkan celah fraud pada kegiatan operasional BPR dan BPRS.
“Ini yang menyebabkan sejumlah BPR dan BPRS ditutup pada awal 2024 ini, di mana sebagian adalah BPR/BPRS berada di wilayah Jawa Tengah,” kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono.
Hal itu dikatakan dalam talkshow “Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk mendukung Transformasi BPR dan BPRS se-Jawa Tengah dan DIY”, Rabu (22/5/2024), di Semarang. Acara dihadiri seluruh Kepala OJK di Jateng dan DIY serta Direksi/Pejabat Eksekutif BPR dan BPRS se Jawa Tengah.
Lebih lanjut Sumarjono mengatakan, perbankan yang semakin kuat diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, khususnya terhadap usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, mengembangkan dan memperkuat eksosistem sektor keuangan.
Sehingga pada akhirnya sektor Perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perkonomian daerah.
Untuk menangkap peluang dan kontribusi tersebut, kata Sumarjomo, tentunya BPR dan BPRS perlu mempersiapkan keunggulan kompetitif, termasuk SDM yang andal dan permodalan yang kuat.
“Namun kita juga harus waspada. Dengan makin meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha BPR dan BPRS, maka makin meningkat pula risiko yang dihadapi. Sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik oleh setiap BPR/BPRS,” ujarnya.
“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BPR dan BPRS, dalam rangka meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Project Manager International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus menyampaikan, ILO mendorong transformasi digital BPR dan BPRS untuk tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kepada sektor UKM.
“Digitalisasi merupakan keuntungan bagi lembaga keuangan, misalnya dapat memotong beberapa proses bisnis secara efektif dan efisien, sehingga akan menghemat biaya operasional. Hasil penghematan tersebut dapat dialihkan ke dalam investasi lainnya,” kata Djauhari.
“Selain itu, digitalisasi juga memberikan keuntungan bagi bank, yaitu dana mengendap di lembaga keuangan menjadi lebih lama sehingga dapat menjaga likuiditas perbankan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Perbarindo Jawa Tengah Dadi Sumarsana mengajak dan menghimbau agar sumber daya manusia (SDM) BPR.dan BPRS dipastikan memenuhi sertifikasi kompentensi.
Mulai kepala bagian, kepala bidang dan sederajat, tingkat superviser, hingga seluruh pelaksana sebaiknya bersertifikasi standar yang diterbitkan BNSP. “Kami pastikan, dengan SDM yang terstandarisasi maka BPR dan BORS akan bisa berkembang dan kuat,” kata Dadi Sumarsana.
Dalam kesempatan itu, Dadi Sumarsana juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Sparkasentiftung German atas dukungan berkelanjutan dalam menguatkan kompetensi SDM BPR/BPRS. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada ILO atas dukungan IT. “Dari waktu ke waktu, semoga BPR dan BPRS mampu bersaing dan makin melekat di hati masyarakat,” kata Dadi.(*)
| Editor | : | Pilih Nama Editor |
|---|---|---|
| Sumber | : |
