Tiada Pembiayaan Tanpa Pemberdayaan

LOKAWARTA.COM,SOLO-Sekitar 80,5 persen atau senilai Rp 749,3 triliun pembiayaan dari BRI disalurkan ke sektor UMKM yang berjumlah sekitar 13 juta debitur, hingga akhir September tahun ini. Sementara untuk KUR senilai Rp 140 triliun sudah terserap semua.

Hal itu dikatakan Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfianto ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekosistem UMKM Dan Ekonomi Hijau”, Selasa (28/12/2021), di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo.

Seminar yang digelar secara hybrid dan dibuka Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso itu juga menghadirkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jateng Ganja Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan lainnya.

“Kalau pemerintah menganjurkan perbankan harus menyalurkan 30 persen pembiayaannya ke UMKM, maka BRI sudah melaksanakannya, bahkan sudah lebih dari 80 persen,” kata Ahmad Solichin.

Namun dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, BRI tak sembarangan menyalurkan. lanjut dia, BRI terlebih dulu melakukan pemberdayaan sebelum menyalurkan pembiayaan. Dengan pendampingan dan pemberdayaan maka BRI akan tahu sejauh mana kemampuam dan kualitas calon debitur itu.

Selain kontinu, pendampingan atau pemberdayaan yang diberikan pun berjenjang. Mulai dari literasi dasar berupa inklusi keuangan dan akuntasi sederhana, literasi bisnis berupa peningkatan kapasitas manajerial dan legalisasi atau kepatuhan, hingga literasi digital bagi usaha yang sudah modern, digital, dan ekspor.

“Yang kami lakukan, tiada pembiayaan tanpa pemberdayaan. Jangan menyalurkan pembiayaan tanpa melalukan pemberdayaan. Kalau tidak, itu akan repot,” kata Ahmad Solichin.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sepakat dengan konsep pemberdayaan bagi para pelaku UMKM. Menurut Gibran, UMKM memang harus terus didorong agar lebih maju dan naik kelas.

“UMKM kita jangan hanya menjadi reseller produk-produk dari luar negeri, khususnya dari China. UMKM kita harus bisa memproduksi sendiri, bila perlu ekspor. Saya yakin, produk UMKM kita tidak kalah, mungkin hanya kemasan yang perlu diperbaiki,” kata Gibran.

Sementara itu dalam sambutannya,
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat diharapkan dalam menerapkan program keuangan berkelanjutan terutama kepada pelaku UMKM di sektor pertanian baik di hulu maupun hilir.

Pengelolaan sektor pertanian berbasis hijau ini diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru mengingat saat ini masih terdapat lahan luas dan teknologi pertanian terkini yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Indonesia.

Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), kata Wimboh, pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan dapat menstimulasi 3,2 juta lapangan kerja baru.

“Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi kita semua mengingat dominasi penduduk usia produktif, termasuk generasi milenial, yang memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru,” tandasnya.